Budi Waljiman: Pariwisata, Budaya dan Pendidikan Jadi Ujung Tombak DIY
Jogja, dprd-diy.go.id – Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, S.H., M.H., menegaskan bahwa pariwisata, budaya dan pendidikan merupakan ujung tombak pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi B dan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (18/9/2025) di Ruang Banggar Lt. 2 DPRD DIY, yang digelar untuk memperdalam informasi terkait pengelolaan pariwisata dan lingkungan hidup.
Dalam paparannya, Budi Waljiman menegaskan bahwa sektor pariwisata, budaya dan pendidikan merupakan pilar utama pembangunan DIY.
“Ujung tombak kita di Jogja ini memang tiga hal pokok, yaitu pariwisata, budaya dan pendidikan. Destinasi wisata kita jaga, kebijakan kita update dan kita dorong keterlibatan industri melalui forum pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media,” jelas Budi.
Selain itu, Budi juga menekankan bahwa cagar budaya di Yogyakarta dijaga secara ketat, baik rumah pribadi maupun bangunan publik.
“Kalau sebuah rumah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka tidak boleh diubah bentuk aslinya. Perizinan IMB harus melalui rekomendasi Dinas Kebudayaan. Termasuk kantor DPRD DIY ini, yang dulunya kantor Dewan Belanda, tetap dipertahankan bentuk aslinya,” ungkapnya.
Isu lingkungan dan pengelolaan sampah turut menjadi sorotan. Budi menyebut Yogyakarta masih menghadapi tantangan besar, meski ke depan ada rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis tenaga listrik.
“Permasalahan sampah ini memang tidak mudah. Harapannya pada 2027 sudah berdiri fasilitas pengolahan sampah berbasis tenaga listrik, tapi sementara ini kami tetap mendorong kesadaran masyarakat melalui bank sampah, biopori dan metode lain,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Aris Prasena, menjelaskan bahwa inti permasalahan ada di hulu.
“Kondisi kita saat ini terbalik, beban besar justru di hilir. Padahal kuncinya di hulu, sampah dari rumah tangga seharusnya hanya residu. Kalau ini bisa diterapkan, beban di fasilitas pengolahan akan jauh berkurang,” terang Aris.
Dalam sesi tanya jawab, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyoroti soal UMKM dan pengelolaan sampah.
“Kami ingin mengetahui strategi DIY dalam memperkuat UMKM lokal agar selaras dengan pengembangan pariwisata, sekaligus bagaimana langkah konkret dalam mengatasi persoalan sampah yang sempat menumpuk di TPA Piyungan,” tanya Nova.
Budi menjawab bahwa Pemda DIY memperkuat UMKM melalui platform Sibakul yang saat ini menaungi lebih dari 300 ribu pelaku usaha, serta terus mendorong keterhubungan UMKM dengan sektor pariwisata. Sementara itu, isu sampah dilanjutkan oleh Aris dengan pemaparan strategi pengelolaan di hulu melalui edukasi, bank sampah dan dorongan regulasi produsen.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Yuke Yurike, menyoroti komitmen DIY dalam menjaga kelestarian cagar budaya.
“Kami ingin mengetahui bagaimana DIY memastikan bangunan cagar budaya tetap lestari di tengah derasnya pembangunan,” ujar Yuke.
Budi menegaskan bahwa regulasi ketat sudah diterapkan, di mana setiap perubahan bentuk bangunan cagar budaya wajib melalui rekomendasi Dinas Kebudayaan. Hal ini menjadi bentuk komitmen DIY menjaga warisan budaya agar tidak hilang oleh modernisasi.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menghadapi persoalan pariwisata, UMKM, lingkungan dan pelestarian budaya. (dta/lz/cc)