DPRD DIY Gelar Rapat Paripurna Istimewa Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI 2026
Jogja, dprd-diy.jogjaprov.go.id – DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Paripurna Istimewa pada Jumat (14/8/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD DIY. Agenda tersebut dilaksanakan untuk mengikuti secara langsung rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026 dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, S.H., M.H., dan dihadiri Pimpinan serta Anggota DPRD DIY, jajaran Forkopimda DIY, serta unsur pemerintah daerah. Pelaksanaan di daerah tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan yang digelar secara serentak menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI Tahun 2026 dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam pengantarnya, Muzani menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, Indonesia dapat bertahan dan terus berkembang karena kekuatan rakyat yang bersatu.
Rangkaian sidang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Setelah itu, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam rangkaian agenda kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan arah kebijakan pemerintah untuk tahun mendatang. Salah satu agenda penting adalah penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan. Kebijakan fiskal 2027 menjadi perhatian karena diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta ketahanan ekonomi nasional.
Sejumlah fokus kebijakan yang mengemuka dalam agenda tersebut antara lain penguatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam dan mineral strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintah juga menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda penting dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi global.
Bagi DPRD DIY, penyampaian pidato kenegaraan dan arah kebijakan RAPBN menjadi momentum penting untuk melihat keterkaitan antara kebijakan nasional dengan pembangunan di daerah. Berbagai kebijakan yang disampaikan pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengawal kebijakan pembangunan, penganggaran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Rapat Paripurna Istimewa ini sekaligus menjadi bentuk komitmen DPRD DIY dalam menjaga kesinambungan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Arah kebijakan nasional perlu diterjemahkan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik DIY, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta semangat keistimewaan Yogyakarta.
Melalui momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD DIY menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (cc/dta)